Program Sertifikasi Guru dan TPG bagi Guru PNS dan Non PNS Tahun 2016 Tetap Dilanjutkan

Sahabat Edukasi yang berbahagia…
Sertifikasi guru ialah proses santunan sertifikat pendidik yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi tinggi yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelaksanaan proses sertifikasi.
Pola penetapan sertifikasi guru dikala dilaksanakan dengan contoh Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) ialah proses pelatihan guru bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat nasional sesuai dengan peran atau yang diampu sebagai guru mata pelajaran atau guru Kelas. 

Selanjutnya, setelah guru menerima akta profesinya serta telah memenuhi beban jam mengajar minimal 24 jam perminggu-nya, maka akan diberikan tunjangan profesi guru (TPG) yang ditetapkan dengan SK Penerima TPG yang berlaku pada setiap semester (6 bulan).

Sehubungan dengan kegiatan sertifikasi guru serta santunan tunjangan profesi guru / TPG pada tahun pelajaran 2016/2017 ini dipastikan kegiatan tersebut akan tetap dilanjutkan pasca pergantian Mendikbud RI yang sebelumnya dijabat oleh Anis Baswedan yang dilanjutkan oleh Muhadjir Effendy yang telah dilantik oleh Presiden RI pada tanggal 27 Juli 2016 lalu.
Kepastian akan adanya keberlanjutan dari adanya kegiatan sertifikasi guru dan santunan TPG ini menyerupai yang admin rilis dari situs Kemdikbud bahwasannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan kasatmata terkait guru dan tenaga pendidikan akan terus berlanjut, termasuk tunjangan profesi guru (TPG) dan kegiatan sertifikasi profesi guru. Hal tersebut ditegaskannya terkait gosip yang beredar, bahwa Kemendikbud akan menghapus kegiatan sertifikasi guru yang di dalamnya termasuk kegiatan pelatihan guru.
“Untuk kegiatan guru yang sudah berjalan masih dapat terus dijalankan,” ujar Mendikbud Muhadjir, Jumat (29/7/2016), di Jakarta.
Tunjangan profesi guru merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ihwal Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ihwal Guru. Mendikbud mengatakan, kedua peraturan tersebut mengamanatkan tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan telah tersertifikasi.
“Sudah terang diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut. Amanat ini harus kita laksanakan,” katanya.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Sumarna Surapranata mengatakan, untuk tahun 2016, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk tunjangan profesi guru, baik guru PNS maupun bukan PNS.
Tahun ini, kata Dirjen GTK, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 71 triliun untuk guru PNS Daerah, dan hampir 8 triliun untuk guru bukan PNS yang memiliki akta pendidik dan memenuhi persyaratan administrasi, antara lain telah mengajar 24 jam. “Pemilik akta pendidik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak memperoleh tunjangan profesi setara dengan gaji pokok” tutur pria yang bersahabat disapa Pranata itu.